28 Mei 2019

IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi dan menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3956/GTF.00.02/01- 13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badang Peradilan Dibawahnya jo Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbukan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana,
Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (ataupun sebutan lainnya) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,
Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang lebih membutuhkan, dan melaporkan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya pimpinan satuan kerja melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Ketua UPG Mahkamah Agung RI,
Pimpinan satuan kerja agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik,
Gratifikasi wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik melalui :
http://bawas.mahkamah agung.go.id.
upg@badanpengawasan.net.
paling lambat 7 hari setelah menerima gratifikasi:

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.